KPU buka pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada 2024.

Pas foto berwarna 4x6 sebanyak satu lembar.

Surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun. (jika pernah menjadi anggota partai politik).

Surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. (jika nama pendaftar tercantum sebagai anggota parpol tanpa sepengatahuan yang bersangkutan)

Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:

- Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- Tidak menjadi anggota partai politik (parpol);

- Bebas dari penyalahgunaan narkotika;

Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan paling singkat dalam 5 tahun terakhir.

Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).

Punya kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Sehat rohani.

Gaji PPS Pilkada Serentak 2024

Gaji ketua PPS: Rp1.500.000 per bulan.

Gaji anggota PPS: Rp1.300.000 per bulan.

Gaji sekretaris PPS: Rp1.150.000 per bulan.

Gaji pelaksana/staf administrasi dan teknis PPK: Rp1.050.000 per bulan.

Informasi selengkapnya mengenai rekrutmen PPS Pilkada 2024 dapat dilihat melalui laman KPU masing-masing kabupaten atau kota. (*)



Baca juga