2,3 Juta Tenaga Honorer Dihapus November 2023, Ini Solusi dari Pemerintah

LITERASI-ONLINE.COM, JAKARTA  -  Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang menyiapkan penyelesaian nasib 2,3 juta tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan.

Pasalnya, pemerintah akan menghapus tenaga honorer pada November 2023.

Penyelesaian itu diupayakan tidak akan berakibat pada terjadinya pemberhentian atau PHK massal, sekaligus tidak berdampak pada pembengkakan anggaran.

Menurut Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, solusi penyelesaian nasib bagi 2,3 juta tenaga honorer itu akan dituangkan di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

“Kita carikan solusi permanen dalam Undang-Undang ASN. Memang ada arahan dari Bapak Presiden supaya ini dicari jalan tengah,” jelas Abdullah Azwar Anas setelah ziarah ke Makam Bung Karno di Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (17/7/2023) malam WIB.

Menurut menteri, jalan tengah dimaksud adalah penyelesaian yang tidak berakibat pada terjadinya pemberhentian massal jutaan tenaga honorer tersebut.

Namun, solusi itu juga tidak boleh membuat pembengkakan pada anggaran pemerintah. 

Ia menjelaskan, pembengkakan anggaran yang dimaksud terjadi jika semua tenaga honorer harus ditetapkan sebagai ASN secara langsung.

“Pemerintah sedang memberesi Undang-undang ASN. Mudah-mudahan Agustus sudah selesai, sehingga bisa menjadi solusi bagi penyelesaian 2,3 juta tenaga honorer,” harapnya.

Meski enggan menyebutkan secara rinci opsi-opsi penyelesaian bagi tenaga honorer, menteri memberi indikasi opsi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu (part time) pada UU ASN bagi tenaga penyapu jalan dan tempat-tempat publik lainnya.