Pemilu 2024

LITERASI-ONLINE.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan membuka pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024 pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. 

Bagi warga negara Indonesia (WNI) yang ingin mendaftar sebagai capres atau cawapres, harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai peraturan.  

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur sejumlah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Salah satu diantaranya syarat terkait pendidikan. 

Menurut Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017, capres-cawapres minimal berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. 

“Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat,” demikian bunyi atau isi aturan itu. 

Sejumlah syarat lainnya seperti ketentuan umur minimal hingga kesehatan. 

Untuk lebih jelasnya, berikut 20 syarat pencalonan presiden dan wakil presiden menurut Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilu:

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

2. Warga Negara Indonesia (WNI) sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.

3. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia.

4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.

6. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

7. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara.

8. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

9. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

11. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.

12. Terdaftar sebagai pemilih.

13. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

14. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

15. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka.

16. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

17. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

18. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

19. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.3O.S/PKI.

20. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik lndonesia. 

Dijelaskan pula dalam Pasal 221 UU Pemilu, capres dan cawapres diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol.

Pasal 222 menyebutkan, pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). 

“Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya,” bunyi pasal 222. 

Tahapan Pemilu 2024

Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak pertengahan Juni 2022. 

KPU menggelar tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mulai 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023. 

Tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada 24 April 2023 hingga 25 November 2023. 

Sedangkan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dibuka mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023. 

Masa kampanye akan berlangsung 75 hari, mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. 

Masa tenang pemilu berlangsung tiga hari, tanggal 11-13 Februari 2024. 

Puncaknya, 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak Pemilu 2024 di seluruh Indonesia. (*)



Baca juga