Ilustrasi palu sidangLITERASI-ONLINE.COM, JAKARTA - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh hukuman 11 tahun penjara, karena diduga menerima suap 20.000 dollar Singapura.
Tuntutan itu dibacakan jaksa Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/7/2023). "Supaya majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa Gazalba Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan," ucap jaksa Wawan Yunarwanto.Menurut jaksa, Gazalba Saleh dianggap terbukti bersalah telah melanggar Pasal 12 huruf c Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Jaksa menilai, dalam kasus ini, Gazalba Saleh diduga menerima suap untuk mengabulkan permintaan pemohon yakni Heryanto Tanaka untuk mengabulkan perkara kasasi terkait kasus permasalahan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Uang tersebut disiapkan Heryanto Tanaka untuk mengurus perkara itu sebesar 110.000 dollar Singapura. Uang itu lalu "dialirkan" secara berantai, mulai dari lewat pengacara, ASN di lingkungan MA, hingga ke Prasetio Nugroho selaku panitera pengganti atau asisten yang merupakan representasi dari Gazalba Saleh. Jaksa menyampaikan, Gazalba Saleh sejak awal sudah menyimpulkan agar mengabulkan kasasi itu. Kasasi itu ditangani oleh majelis hakim yang terdiri atas Sri Murwahyuni (ketua majelis), Gazalba Saleh (hakim anggota), dan Prim Haryadi (hakim anggota). Dalam penanganan kasasi ini, Prim Haryadi disebut berbeda pendapat dengan Gazalba Saleh dan memberikan dissenting opinion. Satu hakim lainnya, yakni Sri Murwahyuni setuju dengan Gazalba Saleh hingga akhirnya perkara kasasi itu dikabulkan. Gazalba Saleh dijadwalkan membacakan nota pembelaan pada sidang kasus ini, pekan depan. Rencananya, Gazalba Saleh akan hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Bandung, setelah sebelumnya mengikuti sidang secara online atau daring. (*)
Baca juga
