Menkominfo Johnny G Plate Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BTS, Langsung Ditahan

LITERASI-ONLINE.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G Plate sebagai tersangka, Rabu (18/5/2023).

Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022.

"Satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka adi dan langsung dilakukan penahanan," jelas  Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana pada sesi konferensi pers di Kejagung.

Menurut penjelasan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Kuntadi, penetapan tersangka ini karena wewenang Johnny G Plate sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri.

Sebelumnya, Johnny G Plate sudah pernah diperiksa di Kejagung RI sebagai saksi. 

Kuntadi menjelaskan, penyidik kejaksaan telah  meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka.

Johnny G Plate tampak keluar dari tenpat pemeriksaan mengenakan rompi berwarna pink sebagai tahanan Kejagung. 

Selanjutnya, sang menteri langsung masuk ke mobil tahanan Kejagung.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G Plate dua kali diperiksa sebagai saksi, yakni Selasa (14/2/2023) dan Rabu (15/3/2023).

Dalam kasus ini, kerugian keuangan negara mencapai Rp 8 triliun.

Johnny G Plate merupakan tersangka keenam dalam kasus ini.

Tersangka lainnya adalah Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo Anang Achmad Latif.

Kemudian Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak dan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto.

Para tersangka diduga secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum atau penyelewengan yang dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu.

Keenam tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*)