Pimpinan Kalla Institute menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Pimpinan Perguruan Tinggi (PT) yang diselenggarakan LLDIKTI IX. LITERASI-ONLINE.COM, MAKASSAR - LLDIKTI Wilayah IX Menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Pimpinan Perguruan Tinggi (PT) bertajuk "Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Rangka Peningkatan Mutu PT" di Phinisi Ballroom Hotel Claro, Jl. A. P. Pettarani, Kota Makassar, Rabu (15/2/2023).
Raker tersebut dihadiri oleh Ketua Ombusman RI, Rektor Universitas Gunadatma yang juga nara sumber dalam kegiatan ini, para Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah IX, APTISI, dan lain-lain. ., didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Kalla Institue, Prof Dr Sukardi Weda, S.S., M. Hum serta Wakil Rektor bidang Umum dan Keuangan, Dr. Syamsul Rijal.Dalam sambutannya, Drs. Andi Lukman, M.Si, yang juga Kepala LLDIKTI Wilayah IX mengatakan bahwa pelayanan publik yang bermutu itu sangat perlu."Makanya dalam kegiatan ini kita undang Ketua Ombudsman RI. Tugas berat kami adalah mendorong akreditasi institusi, karena masih ada beberapa perguruan tinggi di LLDIKTI Wilayah IX yang belum terakreditasi," ujarnya. "Pengembangan SDM juga menjadi prioritas utama kami, untuk itu kami mendorong peningkatan SDM di LLDIKTI Wilayah IX dan tercatat telah 114 jabatan fungsional profesor yang masih aktif," tambahnya.PT juga didorong untuk menerapkan MBKM dan baru tercatat 32 PT atau 12,8% realisasi MBKM 2022.Drs Andi Lukman menyinggung pula tentang pentingnya pelayanan kepada stakeholder. Tiga PT telah melaksanakan RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau), antara lain Universitas Muhammadiyah Kendari, UKI Paulus, dan UNIFA Makassar. Dalam sambutannya, Drs Lukman juga menyinggung pentingnya kolaborasi dan komitmen untuk mengembangkan pendidikan di LLDIKTI Wilayah IX. Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, S. H., M. Hum., Ph.D. mengatakan bahwa kualitas pelayanan di LLDIKTI Wilayah IX perlu diberikan secara optimal kepada masyarakat. Mokhammad Najih menjelaskan bahwa pilar dalam penyelenggaraan negara selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif, juga ada pengawasan."Dalam mengelolah perguruan tinggi, perlu ada akuntabilitas," tegasnya. (Wahyudin)
Baca juga
